Dolar dalam kontrak di Bali: mengapa nilai transaksi harus dalam rupiah
AB
Andrei Balinsky
Pendiri Balinsky
Harga vila di Bali hampir selalu disebut dalam dolar. Tapi undang-undang mewajibkan nilai dalam kontrak dan pembayarannya di dalam Indonesia memakai rupiah. Ini bukan sekadar kemauan notaris.
Apa kata undang-undang
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21: rupiah wajib dipakai untuk setiap pembayaran dan penyelesaian kewajiban di wilayah Indonesia.
- Pengecualiannya sempit: perdagangan internasional (ekspor dan impor), APBN, hibah dan pinjaman dari luar negeri, serta transaksi valuta asing oleh bank.
- Salah satu pihak berstatus warga asing tidak termasuk pengecualian. Sewa vila, leasehold, dan pembelian dari developer di Bali adalah transaksi dalam negeri.
Apa sanksinya
- Transaksi tunai tidak dalam rupiah atau menolak menerima rupiah: penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 33).
- Transaksi nontunai tidak dalam rupiah: dua kali teguran dari Bank Indonesia, lalu denda 1% dari nilai transaksi, paling banyak 1 miliar rupiah.
- Nilai dalam dolar lebih mudah digugat jika terjadi sengketa.
Harga dan iklan
Perusahaan Indonesia wajib mencantumkan harga hanya dalam rupiah. Mencantumkan harga dalam rupiah sekaligus dolar juga tidak boleh. Aturan ini berlaku untuk kontrak, tagihan, daftar harga, uang sewa, komisi agen, dan situs web (Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP tahun 2015). Pelanggarannya dikenai teguran, lalu Bank Indonesia dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha.
Praktiknya seperti apa
- Nilai dalam kontrak ditulis dalam rupiah. Jika harga disepakati dalam dolar, ada klausul terpisah tentang kurs dan tanggal yang dipakai untuk menghitung ulang.
- Uang dari luar negeri masuk ke rekening di Indonesia dan dikreditkan dalam rupiah.
Dua larangan lain
- Membayar barang dan jasa di Indonesia dengan kripto tidak boleh: kripto bukan alat pembayaran yang sah. Memiliki kripto sebagai aset boleh.
- Penjual tidak boleh menambahkan biaya 3% untuk pembayaran dengan kartu. Bank Indonesia melarang tambahan biaya seperti ini.
Catatan redaksi
Redaksi Balinsky · 12 Oktober 2026. Teks ini sudah dicocokkan dengan peraturan Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.
Pembaruan: dalam salah satu ulasan populer disebutkan bahwa dengan warga asing nilai kontrak boleh ditulis dalam mata uang apa pun. Ini keliru: pengecualian hanya berlaku untuk perdagangan internasional, bukan karena kewarganegaraan salah satu pihak.
Materi yang menjadi dasar artikel ini: https://t.me/BaliLawyer/4, https://t.me/BaliLawyer/178, https://t.me/BaliLawyer/30, https://t.me/BaliLawyer/38
Sumber
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 21: https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-7-tahun-2011/pasal-21
- Undang-undang yang sama, Pasal 33 (sanksi): https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-7-tahun-2011/pasal-33
- Ulasan Hukumonline tentang sewa dengan tarif dolar: https://www.hukumonline.com/klinik/a/sewa-apartemen-bertarif-dolar-haruskah-bayar-pakai-rupiah-lt4e1ff0fbf2c45
- Bank Indonesia: https://www.bi.go.id